Aturan Prosedur Sementara Dewan Keamanan
Pasal 30 dari Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan berwenang menetapkan aturan prosedur sendiri. Pada tahun 1946, Dewan Keamanan mengadopsi Aturan Prosedur Sementara ini.
Aturan Prosedur Majelis Umum
Aturan Prosedur Majelis Umum tersedia secara daring. Versi resminya diterbitkan dalam dokumen . Halaman 1 dari A/C.1/59/PV.17 memperlihatkan bagaimana Ketua Sidang menjelaskan urutan proses sidang.
Bahasa yang Digunakan Ketua pada saat Sidang
Halaman 2-10 dari A/65/PV.88 memuat contoh penggunaan bahasa resmi oleh Ketua sidang ketika memulai pembahasan rancangan resolusi, mendorong konsensus, memberikan kesempatan bagi negara untuk menyampaikan pernyataan setelah adopsi, dan lainnya.
Penundaan sidang dilakukan saat delegasi belum mencapai kesepakatan. Contohnya pada halaman 7-10 dari dokumen A/C.1/59/PV.17, delegasi Mesir, Chile, dan Iran mengusulkan solusi berbeda terhadap amandemen rancangan resolusi terkait Kode Etik Den Haag tentang Nonproliferasi Rudal Balistik. Ketua sidang menunda pertemuan selama 20 menit agar negosiasi bisa berlangsung.
Amandemen terhadap Rancangan Resolusi yang Direvisi
Pada contoh ini, Mesir (A/C.3/67/L.62), Singapura () serta Antigua dan Barbuda () mengajukan amandemen terhadap rancangan resolusi tentang hukuman mati.
Revisi Lisan terhadap Rancangan Resolusi
Ini adalah sebuah contoh bagaimana rancangan resolusi direvisi secara lisan dalam sidang resmi. Pada halaman 5 dokumen A/C.1/66/PV.23, delegasi dari Nigeria dan Afrika Selatan mengajukan revisi secara lisan dengan harapan perubahan minor ini dapat diterima tanpa melalui pemungutan suara.
Permintaan Dilaksanakannya Pemungutan Suara atas Sebuah Bagian dari Rancangan Resolusi
Pada halaman 5 dari dokumen A/C.1/60/PV.20, terdapat contoh permintaan pemungutan suara terpisah terhadap salah satu paragraf operasional dalam rancangan resolusi yang mendesak India, Israel, dan Pakistan untuk bergabung dengan Traktat Nonproliferasi Senjata Nuklir sebagai negara non-nuklir.
Istilah yang Sering Digunakan dalam Resolusi
Daftar istilah umum yang biasa digunakan dalam resolusi, tersedia dalam Bahasa Inggris dan Prancis.
Hak untuk Menanggapi
“Hak untuk menanggapi” merujuk pada hak delegasi untuk memberikan tanggapan apabila pembicara sebelumnya menyebut nama negara mereka secara langsung. Delegasi yang ingin menggunakan hak ini harus menyampaikannya kepada Ketua Sidang secara tertulis.
Dalam dokumen A/C.1/53/PV.29 halaman 6, Ketua Sidang menyela delegasi Pakistan dan menyampaikan bahwa ia sudah menyampaikan pernyataan sebelumnya, sehingga tidak diperkenankan berbicara lagi untuk kedua kalinya. Delegasi Pakistan kemudian menjelaskan bahwa pernyataannya yang lalu adalah “hak untuk menanggapi” dan oleh karena itu tidak seharusnya dihitung sebagai pernyataan umum. Ketua Sidang pun memberikan klarifikasi mengenai perbedaan antara hak untuk menanggapi dan pernyataan umum. Dalam video ini, anda dapat melihat India menggunakan hak untuk menanggapi guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Pakistan mengenai isu Kashmir yang disampaikan sehari sebelumnya. Keesokan harinya, Pakistan menanggapi kembali dengan menggunakan hak yang sama.
Kebiasaan Tradisional
Sidang dijalankan berdasarkan aturan tata tertib tertulis. Namun, dalam praktiknya telah berkembang sejumlah kebiasaan tradisional yang cenderung diikuti oleh Negara Anggota karena berbagai alasan. Terkadang, konflik dapat muncul ketika kebiasaan tradisional ini dipertanyakan atau dilanggar. Sebagai contoh, dalam situasi ketika dilakukan pemungutan suara, terdapat kebiasaan tradisional untuk tidak menanyakan negara mana yang mengajukan permintaan pemungutan suara. Secara teknis, menanyakan negara peminta pemungutan suara tidak melanggar aturan, namun dianggap sebagai perilaku yang tidak kooperatif. Pada halaman 37-38 dari dokumen A/C.1/66/PV.23, anda dapat melihat bagaimana delegasi Republik Islam Iran menjelaskan kepada delegasi Uruguay pentingnya menghormati praktik-praktik tradisional tersebut.
Pengajuan Protes
Contoh pengajuan protes dapat ditemukan pada halaman 19 dokumen A/C.1/66/PV.11. Dalam sidang tersebut, delegasi Republik Rakyat Demokratik Korea meminta Ketua Sidang untuk menyela delegasi Kanada dengan mengajukan protes karena delegasi tersebut menyebut negaranya dengan istilah “Korea Utara”, yang bukan merupakan nama resmi negara tersebut.
Contoh lain tercantum pada halaman 3–5 dokumen A/63/PV.71 di mana pengajuan protes digunakan untuk mencoba mencegah dilakukannya tindakan apa pun — termasuk pemungutan suara — terhadap suatu rancangan resolusi. Delegasi Republik Islam Iran mengajukan mosi non-aksi (no-action motion) atas rancangan resolusi berjudul “Situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran”. Namun, mosi tersebut ditolak setelah melalui pemungutan suara.
Setelah penolakan terhadap mosi non-aksi tersebut, Republik Islam Iran kemudian mengajukan dua amandemen lisan untuk menghapus dua paragraf dalam rancangan resolusi tersebut. Kedua amandemen tersebut juga ditolak.
Implikasi Anggaran dari Program
Saat menulis atau mengubah rancangan resolusi, peserta Model PBB sering kali lupa mempertimbangkan aspek yang sangat penting, yakni anggaran. Beberapa bagian dari resolusi membutuhkan pendanaan agar dapat dilaksanakan. Mengubah isi paragraf tertentu bisa berdampak pada peningkatan biaya operasional. Sebagai contoh, dalam bagian 53 halaman 11 dokumen A/C.3/66/SR.49 Sekretaris Komite menjelaskan bagaimana satu paragraf yang mengajukan penerbitan dua dokumen dalam enam bahasa resmi akan membutuhkan biaya sebesar USD 100.100.